Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

1. Visi dan Misi

Visi

Menyediakan produk energi dan jasa yang berkualitas dan terjangkau secara berkelanjutan.

Misi

2. Keyakinan dan Nilai Nilai

Keyakinan

Kami berkeinginan mencapai keunggulan operasional melalui:

Nilai Nilai

Kami memelihara nilai-nilai berikut ini sedemikian rupa agar Personil ITM merasa bangga menjadi bagian dari Perusahaan sehingga pihak luar dapat mengenali nilai-nilai tersebut sebagai karakter Personil ITM:

Inovasi

Integritas 

Kepedulian

Sinergi

3. Kebijakan dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kesetaraan & Kewajaran sebagaimana yang direkomendasikan bagi perusahaan publik dan peraturan perundangan serta pedoman terkait dari Regulator. Disamping itu,Perusahaan juga berupaya mencapai standar internasional tertinggi dan praktek terbaik dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

3.1 Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi kepada Pemegang Saham: Menetapkan Arah Strategis dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas Tata Kelola Perusahaan dan Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham, baik atas operasi usaha maupun Tata Kelola Perusahaan dalam mencapai target yang ditetapkan dengan tujuan keuntungan optimal bagi pemegang saham dan demi kepentingan Perusahaan.

Dewan Komisaris dan Direksi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan, anggaran dasar Perusahaan dan keputusan Pemegang Saham dengan jujur, berintegritas dan cermat untuk kepentingan jangka pendek dan jangka panjang Perusahaan.

Demi kepentingan Perusahaan, Direksi merumuskan strategi yang merefleksikan visi dan misi Perusahaan dan menetapkan kebijakan untuk pelaksanaan strategi tersebut. Direksi menyusun rencana jangka panjang dan rencana operasional tahunan dan anggaran sesuai kebijakan tersebut dan mengajukannya kepada Dewan Komisaris untuk dipertimbangkan, diperbaiki seperlunya dan disetujui.

Dewan Komisaris dan Direksi wajib memastikan bahwa, dalam mencapai visinya, Perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang ditetapkan dalam dokumen ini.

3.2 Kebijakan terkait Pemegang Saham: Hak dan Kesetaraan Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham

  1. Pemegang saham Perusahaan memiliki hak dasar yang sama sebagai berikut: (1) Hak menerima sertifikat saham dan hak mengalihkan saham
  2. Hak menerima informasi yang memadai, tepat waktu dan dalam bentuk yang layak untuk membuat keputusan
  3. Hak menghadiri, mengemukakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
  4. Hak memilih dan memberhentikan para Komisaris dan Direktur
  5. Hak menyetujui penunjukan auditor eksternal
  6. Hak memperoleh pembagian keuntungan Perusahaan

Dewan Komisaris dan Direksi menghargai pentingnya Rapat Umum Pemegang Saham dan memfasilitasi semua pemegang saham untuk menghadiri rapat, mendapatkan akses ke informasi, menyampaikan pertanyaan dan kesetaraan dalam menggunakan hak suara dalam rapat.

Direksi menyampaikan hal hal penting, bahkan melebihi yang disyaratkan oleh perundangan kepada pemegang saham agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan sambil memastikan pemegang saham menerima informasi penuh, memadai dan tepat waktu untuk keperluan pengambilan keputusan. Selain itu, Direksi mendukung dan memfasilitasi prosedur pemungutan suara yang layak termasuk pemungutan suara dengan kuasa dengan menyediakan setidaknya satu Komisaris Independen untuk memilih sebagai wakil pemegang saham.

Direksi mendorong pemegang saham menyampaikan pendapat dan pandangan mereka guna mendapatkan penjelasan atau menyampaikan pertanyaan. Dewan Komisaris dan Direksi diharuskan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjawab pertanyaan dari pemegang saham.

Direksi menyusun risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan membagikannya kepada pemegang saham melalui website perusahaan dalam waktu 30 hari dari tanggal rapat.

3.3 Kebijakan mengenai Konflik Kepentingan

Dewan Komisaris tidak memperkenankan Komisaris, Direktur, dan karyawan mencari keuntungan pribadi dari atau terlibat dalam bisnis yang secara langsung bersaing dengan Perusahaan atau transaksi yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dengan Perusahaan. Jika transaksi tersebut tidak dapat dihindari, Dewan Komisaris dan atau Direksi wajib memastikan bahwa transaksi tersebut dilaksanakan dengan keterbukaan dan kejujuran yang sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak tidak terkait. Komisaris, Direktur dan karyawan yang memiliki kepentingan dalam transaksi demikian tidak boleh ikut serta dalam proses persetujuannya.

Jika suatu transaksi dianggap transaksi saling terkait menurut peraturan Regulator, maka Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan aturan dan prosedur pengungkapan yang relevan mengenai transaksi saling terkait oleh perusahaan terbuka dipatuhi.

3.4 Kebijakan terhadap Pemangku Kepentingan

Dewan Komisaris dan Direksi mengakui hak-hak pemangku kepentingan dan karenanya mendorong kerja sama antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan serta pihak bersangkutan lainnya termasuk karyawan, pelanggan, mitra dagang, kreditur, instansi pemerintah, masyarakat di mana Perusahaan beroperasi dan masyarakat luas. Komisaris, Direktur dan karyawan harus mematuhi Aturan Perilaku untuk memastikan transaksi yang berkeadilan dan seimbang dengan pemangku kepentingan.

Disamping itu, Dewan Komisaris meminta Direksi agar informasi mengenai kegiatan operasional dilaporkan kepada pemangku kepentingan dan pihak terkait melalui laporan tahunan, website Perusahaan dan saluran yang relevan lainnya. Saluran komunikasi dua arah telah disediakan untuk memastikan pemangku kepentingan dan pihak lain menyatakan pandangan mereka atau menyampaikan keluhan.

3.5 Kebijakan mengenai Keterbukaan Informasi, Transparansi, Laporan Keuangan dan Operasi

Direksi mengungkapkan informasi keuangan dan informasi terkait bisnis dan kinerja Perusahaan secara akurat, lengkap, memadai, teratur dan tepat waktu. Informasi yang diungkapkan mencerminkan keadaan keuangan aktual Perusahaan dan hasil operasi serta prospeknya.

Dewan Komisaris dan Direksi memastikan kepatuhan terhadap seluruh undang-undang, dan peraturan yang relevan yang berhubungan dengan keterbukaan informasi dan transparansi. Perusahaan telah mempunyai fungsi Corporate Secretary untuk menyebarkan informasi kepada pemangku kepentingan dan fungsi Investor Relations membantu investor dan analis sekuritas memahami perusahaan dan bisnisnya. Informasi mengenai perusahaan disediakan di website perusahaan baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. Selain itu, Departemen Corporate Communications ditugaskan untuk mempublikasikan informasi dan data kinerja perusahaan secara tepat waktu melalui berbagai media.

3.6 Kebijakan mengenai Manajemen Risiko

Direksi telah mengadopsi sistem manajemen risiko untuk seluruh risiko yang dapat dikontrol dan bersifat material yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan. Ini meliputi risiko yang berhubungan dengan pencapaian visi Perusahaan dan pelaksanaan strateginya maupun risiko berkenaan dengan keadaan keuangan Perusahaan, operasinya dan bidang lain yang relevan. Manajemen risiko dibuat berdasarkan probabilitas bahwa suatu resiko diidentifikasi mungkin terjadi dan kemungkinan dampaknya terhadap bisnis Selain itu, tindakan penanggulangan dan pencegahan yang jelas telah dibuat. Sistem untuk menilai, memantau dan melaporkan mengenai risiko telah dibuat. Komite Manajemen Risiko telah dibentuk bertanggung jawab kepada Direksi dan melaporkan kinerja dan rencana operasinya dan juga secara teratur melapor kepada Komite Audit. Tinjauan berkala dilakukan untuk memastikan kelayakan dan keefektifan dari manajemen resiko.

3.7 Kebijakan mengenai Internal Audit

Direksi memastikan Sistem Pengendalian Internal yang efisien dan efektif yang mencakup setiap aspek operasinya dan patuh terhadap hukum dan peraturan yang terkait. Mekanisme pemeriksaan dan pengawasan yang memadai dan efektif telah dibuat untuk melindungi investasi pemegang saham dalam Perusahaan dan asetnya. Perusahaan secara jelas menetapkan prosedur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk manajemen dan staf. Fungsi Internal Audit yang independen dibentuk untuk memastikan seluruh unit operasi Perusahaan telah memenuhi prosedur operasi yang ditetapkan. Dengan demikian, fungsi Internal Audit adalah:

  1. bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama
  2. menyusun dan menyerahkan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
  3. memberikan pelayanan administrasi kepada Komite Audit

3.8 Kebijakan mengenai Pemantauan dan Penilaian Kinerja

Untuk memastikan bahwa kegiatan operasional sejalan dengan target yang telah ditetapkan, Dewan Komisaris meminta agar manajemen melaporkan hasil kegiatan operasional aktual dibandingkan dengan target yang ditetapkan secara teratur. Apabila kegiatan operasional gagal berjalan sebagaimana direncanakan, Dewan Komisaris bersama manajemen mengatasi situasi tersebut dan menyusun strategi perbaikannya. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja Direksi secara berkala. Kriteria yang digunakan untuk evaluasi tersebut harus berkaitan dengan rencana strategis dan rencana bisnis tahunan dan digunakan untuk penentuan remunerasi dan insentif.

3.9 Kebijakan mengenai Rencana Suksesi

Dewan Komisaris memastikan bahwa sudah terdapat rencana suksesi untuk jabatan Komisaris dan Direktur guna memastikan Perusahaan dikelola setiap saat oleh eksekutif dengan keahlian dan kompetensi yang layak.

3.10 Budaya Perusahaan dan Perilaku Organisasi

Adalah tugas Dewan Komisaris dan Direksi untuk memelihara budaya perusahaan yang layak dengan menugaskan manajemen merancang budaya perusahaan yang diinginkan dan memastikan ini dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh karyawan untuk pemahaman bersama. Dewan Komisaris dan Direksi berusaha menjadi contoh yang baik untuk budaya tersebut.

3.11 Kebijakan mengenai Pembangunan Berkelanjutan

Nilai-nilai Kami merupakan dasar bagi pendekatan terhadap pertumbuhan jangka panjang berkelanjutan, pengelolaan ekonomi, lingkungan dan risiko sosial dan peluang. Kami yakin bahwa suatu industri akan kuat hanya apabila dikembangkan bersama sama dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang pada gilirannya memberikan manfaat kepada pemegang saham pada setiap tahap pembangunan Kami. Sikap ini mendasari Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Kami dan komitmen untuk menjadi warga negara yang baik, berkomitmen pada tanggung jawab sosial, menjunjung tinggi rasa keadilan, integritas dan standar etika yang tinggi terhadap semua pihak. Di setiap lokasi, Kami berjanji melaksanakan bisnis secara bertanggung jawab, etis dan sesuai ketentuan hukum dalam segala hal, juga memenuhi standar yang ditetapkan Perusahaan. Kami menerapkan Pembangunan Berkelanjutan melalui pelaksanaan standar manajemen kualitas, keamanan dan lingkungan yang efektif yang mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko terhadap karyawan, kontraktor, lingkungan dan masyarakat disekitar Kami, yang timbul dari kegiatan, baik yang dapat Kami kendalikan ataupun yang dapat mempengaruhi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kami:

  1. mengurangi dan secara bertanggung jawab mengelola dampak lingkungan, yang timbul dari seluruh rangkaian kegiatan Kami
  2. menetapkan dan mencapai target dengan penggunaan sumber daya yang efisien termasuk mengurangi dan mencegah pencemaran dengan menilai dan mempertimbangkan aspek penggunaan lahan dan nilai ekologi dalam kegiatan investasi, operasi dan penutupan
  3. membuat dan memelihara data persediaan gas rumah kaca dan secara terbuka melaporkan emisi Kami
  4. peduli akan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dan kontraktor Kami dengan melakukan segala tindakan yang praktis dan seharusnya guna meniadakan korban meninggal, luka dan sakit akibat kerja
  5. menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati setiap orang dari segala suku, ras, kebangsaan, budaya dan agama. Kami memastikan bahwa karyawan Kami diberikan imbalan yang adil, pengelolaan dan kesempatan belajar dan pengembangan profesi yang adil
  6. membawa manfaat berkelanjutan kepada masyarakat dan komunitas disekitar, Kami berusaha memahami kebutuhan mereka, terlibat dalam dialog yang terbuka untuk membangun kepercayaan dan mempertimbangkan keprihatinan dan pandangan mereka dalam proses pengambilan keputusan
  7. beroperasi secara efisien dan menguntungkan dengan memaksimalkan pendapatan, meminimalkan biaya dan melakukan investasi untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang dan penciptaan nilai
  8. melaksanakan atau mendukung penelitian  dan inovasi yang mempromosikan penggunaan produk dan teknologi yang aman, ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaannya

Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut Kami membuat indikator yang dapat diukur untuk memantau dan mengkaji kinerja tanggung jawab sosial dan keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan Kami dan menggunakannya untuk menetapkan target untuk perbaikan berkelanjutan. Komitmen tersebut akan dapat dicapai melalui tanggung jawab sosial, lingkungan, kesehatan dan keselamatan, pertanggungjawaban dan kepemimpinan di seluruh tingkat manajemen.

3.12. Kebijakan Anti-Suap dan Korupsi

ITM melakukan bisnis dengan standar etika yang tertinggi dan tidak akan mentolerir tindakan suap dan korupsi dalam bentuk apapun.

3.13. Kebijakan Mengenai Whistle Blowing

Kebijakan dan sistem Whistle Blowing dibuat untuk mendorong karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan pelanggaran etika dan hukum yang mereka ketahui kepada otoritas internal melalui sistem yang dikelola secara independen dengan menjaga kerahasiaan tanpa takut akan timbulnya retaliasi. Kebijakan Whistle Blowing ITM didasarkan pada nilai dasar Perusahaan dan juga kebijakan dan praktik Tata Kelola Perusahaan. Kebijakan Whistle Blowing berlaku kepada semua Personil ITM, termasuk Komisaris dan Direktur.

4. Kualifikasi, Struktur dan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

4.1 Kemandirian dan Ketidakberpihakan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan berfungsi dan bertanggung jawab secara kolektif untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dan memastikan Perusahaan mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kegiatan operasional. Direksi sebagai organ perusahaan berfungsi dan bertanggung jawab secara bersama-sama atas pengelolaan Perusahaan. Setiap Direktur dapat melakukan tugasnya dan mengambil keputusan sesuai dengan wewenang dan tugas mereka masing-masing, tetapi pelaksanaan tugas oleh setiap Direktur tetap merupakan tanggung jawab kolektif. Direksi melaksanakan tugasnya dan menggunakan kewenangannya secara independen untuk kepentingan terbaik Perusahaan.

4.2 Kualifikasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari orangorang dengan standar etika dan profesi yang tinggi dengan kualifikasi, pengalaman, keahlian, dan kompetensi yang relevan dengan bisnis Perusahaan. Komisaris dan Direktur diharapkan dapat membawa penyegaran bagi dewan dan harus siap memberikan kinerja terbaik mereka terhadap tugas dan kewajibannya. Dalam penyaringan anggota baru, Komite Tata Kelola Perusahaan, Nominasi dan Kompensasi mengkaji kualifikasi, ketrampilan pengetahuan dan keahlian seluruh calon untuk menentukan profil kualifikasi yang sesuai sebagai anggota baru guna memastikan Perusahaan memperoleh manfaat dari dewan yang terdiri dari Komisaris dan Direktur yang terampil dan memenuhi syarat aneka pengalaman.

4.3 Kualifikasi Komisaris Independen dan Direktur Tidak Terafiliasi

4.3.1 Komisaris Independen

Dewan Komisaris mensyaratkan agar kualifikasi Komisaris Independen merefleksikan persyaratan Regulator untuk kualifikasi Komisaris Independen yang tercantum di bawah ini:  a.Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali Perusahaan

b. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Komisaris Perusahaan

c. Tidak menduduki jabatan sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain yang berafiliasi dengan Perusahaan

d. Memahami peraturan perundangundangan pasar modal

e. Tidak bertindak sebagai agen untuk melindungi kepentingan Direktur atau Komisaris, pemegang saham utama perusahaan atau pemegang saham yang berhubungan dengan pemegang saham utama perusahaan

f. Mampu menjalankan tugas, menyatakan pendapat atau melaporkan kinerja sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris secara independen tanpa dikendalikan oleh Perusahaan atau pemegang saham utama Perusahaan maupun orang terkait atau kerabat terdekat.

4.3.2 Direktur Tidak Terafiliasi

a. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Tidak Terafiliasi

b. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi Perusahaan

c. Tidak memiliki jabatan sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain

d. Tidak menjadi orang dalam lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya dimanfaatkan oleh Perusahaan selama 6 bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.

4.4 Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

4.4.1 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris dalam jumlah yang dianggap layak untuk ukuran bisnis dan operasi Perusahaan yang efisien.Dan tidak kurang dari sepertiganya adalah independen dan tidak memiliki hubungan bisnis atau hubungan lainnya dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Komisaris Independen.

4.4.2 Direksi

Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur dalam jumlah yang dianggap layak untuk ukuran bisnis dan operasi Perusahaan yang efisien dan sekurangkurangnya terdapat seorang Direktur yang merupakan Direktur Tidak Terafiliasi.

4.5 Ketua Dewan Komisaris dan Direktur Utama

Setiap anggota Dewan Komisaris termasuk Ketua memiliki posisi yang sama. Tugas Ketua Dewan Komisaris sebagai primus inter pares adalah mengoordinasi kegiatan Dewan Komisaris. Posisi setiap anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah sama. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

4.6 Masa Jabatan Komisaris dan Direktur

Komisaris dan Direktur memiliki masa jabatan tiga tahun. Komisaris atau Direktur yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipilih kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4.7 Usia Maksimal Komisaris dan Direktur

Komisaris pensiun pada usia 72 tahun dan Direktur pada usia 60 tahun dan pensiun tersebut berlaku pada tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

4.8 Pencalonan Komisaris dan Direktur

Komite Tata Kelola Perusahaan, Nominasi dan Kompensasi merekomendasikan kepada Dewan Komisaris kandidat-kandidat untuk menggantikan Komisaris/Direktur yang pensiun atau untuk mengisi lowongan lainnya. Komite Tata Kelola Perusahaan, Nominasi dan Kompensasi mengkaji ulang struktur dan susunan Dewan Komisaris atau Direksi, menetapkan kriteria pencalonan dan mencari kandidat dengan kualifikasi yang sesuai untuk situasi dan kebutuhan perusahaan.

4.9 Remunerasi Komisaris dan Direktur

Dewan Komisaris menunjuk Komite Kompensasi untuk merekomendasi pedoman untuk menetapkan remunerasi Komisaris/Direktur. Tingkat remunerasi sebanding dengan tingkat remunerasi perusahaan pada industri yang sama dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Komisaris/Direktur bersangkutan. Remunerasi Komisaris dan Direktur disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

4.10 Komite-Komite Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menunjuk Komisaris dari anggota Dewan Komisaris untuk bekerja di komite-komite dewan. Kualifikasi Komisaris terpilih adalah yang sesuai untuk tugas setiap komite. Anggota komite tersebut memiliki masa jabatan tiga tahun dan dapat diangkat kembali. Setiap komite dewan melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana ditugaskan oleh Dewan Komisaris. Manajemen menghadiri rapat komite dewan atas undangan komite tersebut, untuk menyerahkan laporan atau memberikan informasi. Komite dewan memiliki hak menugaskan konsultan dari luar atas biaya Perusahaan. Setiap Komite dewan menyerahkan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris. Saat ini, Dewan Komisaris telah membentuk dua komite dewan, yaitu Komite Audit dan Komite Tata Kelola Perusahaan , Nominasi dan Kompensasi.

4.10.1 Komite Audit & Pemantauan Resiko

Komite Audit & Pemantauan Resiko terdiri dari sekurangkurangnya tiga anggota dengan komisaris independen sebagai ketua dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit & Pemantauan Resiko bertanggung jawab untuk menelaah laporan keuangan Perusahaan, menilai kelayakan pengendalian internal dan kesesuaian pengelolaan risiko, memastikan konflik kepentingan ditangani sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan mengusulkan auditor dari luar Perusahaan dan biayanya. Komite Audit & Pemantauan Resiko juga memantau dan menelaah kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko sebagaimana dilaporkan oleh Komite Manajemen Risiko. Komite Audit & Pemantauan Resiko juga bertanggung jawab untuk mengemukakan pendapatnya mengenai rencana operasi dan anggaran serta pengangkatan dan pemberhentian staf Kantor Internal Audit.

4.10.2 Komite Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Perusahaan, Nominasi dan Kompensasi

Komite Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Perusahaan, dan Kompensasi terdiri dari sekurangkurangnya tiga anggota dan diketuai oleh Komisaris Independen dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tanggung jawab:

a. menelaah dan memantau kebijakan dan pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Aturan Perilaku

b. memantau kepatuhan terhadap kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Aturan Perilaku

c. bertanggung jawab untuk menyaring kandidat untuk diangkat sebagai Komisaris dan Direktur perusahaan serta memastikan rencana suksesi bagi mereka

d. mengusulkan kebijakan, pedoman dan prosedur kompensasi dan tunjangan lain untuk Komisaris dan Direktur

e. menentukan kriteria pengukuran kinerja bagi Komisaris dan Direktur

5. Fungsi Dewan Komisaris dan Direksi

5.1 Tugas dan Tanggung Jawab Spesifik Dewan Komisaris dan Direksi

  1. Dewan Komisaris

Disamping tindakan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang, tujuan dan anggaran dasar serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, Dewan Komisaris dalam memantau bisnis Perusahaan dengan ini menetapkan bahwa pertimbangan, pengakuan dan persetujuan terhadap hal-hal berikut ini diberikan berdasarkan wewenang, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:

1. kebijakan, strategi bisnis, rencana bisnis dan anggaran tahunan Perusahaan

2. laporan kinerja bulanan dan triwulanan dan laporan operasi Perusahaan dibandingkan dengan rencana, anggaran dan prakiraan periode berikutnya dari tahun anggaran tersebut

3. investasi Perusahaan dalam proyek yang bernilai lebih dari Rp 150 miliar

4. transaksi atau tindakan yang secara material mempengaruhi status keuangan, kewajiban, strategi bisnis dan reputasi Perusahaan

5. mengadakan kontrak yang tidak terkait dengan praktik bisnis biasa dan kontrak yang terkait dengan bisnis penting

6. pembelian dan pelepasan aset, akuisisi bisnis dan partisipasi dalam proyek usaha patungan yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan Regulator

7 investasi yang melebihi 10 persen dari total anggaran investasi proyek yang telah disetujui dan yang melebihi 10 persen dari total anggaran investasi non proyek

8. bagian dari transaksi terkait antar Perusahaan, induk Perusahaan, anak Perusahaan, perusahaan afiliasi dan individu terkait sesuai dengan peraturan pasar modal

9. transaksi yang menyebabkan rasio dari rasio hutang terhadap ekuitas Perusahaan melebihi 2,5 : 1

10.pembagian dividend interim

11.pinjaman bersih yang melebihi jumlah maksimum Rp 30 miliar

12.perubahan pada kebijakan dan praktik dengan implikasi material pada akuntansi, pengelolaan resiko dan cadangan

13.perubahan besar yang berhubungan dengan sistem pengendalian keuangan dan manajemen

14.penetapan dan peninjauan atas pelimpahan wewenang kepada eksekutif dan anak perusahaan

15.perekrutan anggota dewan, anggota Komite, persetujuan anggaran kenaikan gaji dan bonus atau formula bonus atau formula penyesuaian paket remunerasi tahunan anggota dewan dan komite, eksekutif dan karyawan

16.pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan sekretaris Dewan Komisaris dan komitenya

17.penunjukan dan penetapan wewenang sub komite

18.membentuk dan mengawasi manajemen sesuai dengan praktik dan kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang baik

19.pengangkatan Direktur atau eksekutif menjadi direktur anak perusahaan dan perusahaan afiliasi

20.pendaftaran perusahaan baru dan pembubaran perusahaan

21.perubahan atas ruang lingkup wewenang persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir 1-20 di atas

2)      Direksi

Disamping tindakan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang, tujuan dan anggaran dasar serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, dalam mengelola bisnis Perusahaan, para Direktur dengan ini menetapkan bahwa pertimbangan dan persetujuan terhadap hal-hal berikut ini adalah dibawah wewenang, tugas dan tanggung jawab Direksi: a. penyesuaian rencana operasi tahunan yang jumlah seluruhnya kurang dari 5% dari total yang telah disetujui

b. rencana strategis setiap unit usaha

c. menghitung pembayaran dividen interim untuk persetujuan Dewan Komisaris

d. penggunaan investasi modal

e. menyetujui tambahan anggaran modal untuk item baru hingga Rp 4 miliar

f. penghapusbukuan aset

g. pengalihan aktiva tetap antar perusahaan di Indonesia

5.2 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

(1) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya melalui rapat bulanannya, baik bersama-sama dengan Direksi ataupun secara mandiri. Ketua dewan mengelola fungsi Dewan Komisaris, menentukan agenda rapat dewan bersama para Direktur dan memastikan kelancaran prosedur rapat dengan keputusan dan kesepakatan yang jelas. Ketua dewan mengalokasikan waktu yang cukup untuk pembahasan bebas dan mendorong pengambilan keputusan atau konsensus oleh dewan. Komisaris yang berpotensi memiliki konflik kepentingan berkenaan dengan masalah yang sedang dipertimbangkan oleh dewan diharuskan meninggalkan rapat ketika masalah tersebut sedang dibicarakan. Ketika mempertimbangkan masalah khusus, Komisaris berhak memiliki akses ke informasi atau dokumen yang relevan, dapat mencari penjelasan tambahan dari manajemen dan dapat menunjuk konsultan dari luar untuk membantu atas biaya Perusahaan. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap suara yang bertentangan dengan keputusan dicatat dalam berita acara rapat. Dewan Komisaris mengangkat sekretaris dewan untuk mendukung fungsi Dewan Komisaris.

(2) Direksi

Direksi melaksanakan tugasnya melalui rapat bulanannya. Direktur Utama menentukan agenda rapat direksi dan memastikan kelancaran prosedur rapat dengan keputusan dan kesepakatan yang jelas. Direktur yang memiliki potensi konflik kepentingan berkenaan dengan masalah yang sedang dipertimbangkan oleh direksi diharuskan meninggalkan rapat ketika masalah tersebut sedang dibicarakan. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap suara yang bertentangan dengan keputusan dicatat dalam berita acara rapat.

5.3 Laporan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi

(1) Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengawasan pelaksanaan pengelolaan oleh para Direktur dalam mengelola Perusahaan. Laporan pengawasan Dewan Komisaris dijadikan bagian dari Laporan Tahunan yang diserahkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui.

b. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan laporan keuangan berarti bahwa Rapat Umum Pemegang Saham telah memberikan pembebasan kepada anggota Dewan Komisaris sejauh tercermin dalam Laporan Tahunan, tanpa mengurangi tanggung jawab setiap anggota Dewan Komisaris apabila kejahatan, kesalahan atau kelalaian terjadi yang menyebabkan kerusakan pada pihak ketiga yang tidak dapat diganti rugi oleh aset Perusahaan.

c. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham adalah manifestasi pertanggungjawaban pengawasan atas manajemen Perusahaan ditinjau dari sudut implementasi prinsip GCG.

(2) Direksi

Direksi menyusun laporan mengenai pertanggungjawaban atas pengelolaannya yang berisi laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perusahaan dan laporan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Direksi bertanggung jawab atas kompilasi laporan keuangan dan bisnis Perusahaan serta laporan keuangan konsolidasi dan informasi keuangan dalam laporan Tahunan.. Laporan keuangan disusun berdasarkan Stándar Akuntansi Keuangan Indonesia dan aturan Regulator untuk perusahaan publik. Disamping itu, seluruh informasi yang relevan diungkapkan secara memadai dalam catatan laporan keuangan. Dewan Komisaris menugaskan Komite Audit untuk mengawasi kualitas laporan keuangan serta mengemukakan pendapatnya mengenai laporan keuangan kepada Direksi melalui Dewan Komisaris.

5.4 Komunikasi dengan Manajemen

Dewan Komisaris mengundang Direktur dan / atau eksekutif untuk menghadiri rapat guna menyampaikan informasi sehubungan dengan agenda yang mencakup bidang di mana eksekutif tersebut bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk memungkinkan Dewan Komisaris diinformasikan secara langsung oleh eksekutif tersebut mengenai pandangan dan pendapat mereka terhadap subyek khusus dimaksud. Selain itu, eksekutif juga memiliki kesempatan untuk memahami sundut pandang dari Dewan Komisaris untuk membina hubungan yang lebih baik dan saling pengertian. Dewan Komisaris mendukung berlangsungnya rapat-rapat dan pertukaran gagasan antara Dewan Komisaris dengan manajemen dalam acara diluar Rapat Dewan Komisaris untuk membina hubungan yang lebih baik dan pengertian yang baik antara dua belah pihak. Komisaris dapat secara langsung berkomunikasi dengan eksekutif secara individu tanpa mengganggu operasi manajemen.

5.5 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris menilai operasinya setiap tahun. Penilaian meliputi evaluasi kemandirian setiap Komisaris. Pelaksanaan penilaian ini adalah tanggung jawab Komite Tata Kelola Perusahaan, Nominasi dan Kompensasi yang akan menyusun laporan untuk pertimbangan dewan. Komite Tata Kelola Perusahaan, Nominasi dan Kompensasi merekomendasikan kepada Dewan Komisaris kriteria untuk menilai kinerja tahunan Direksi. Kriteria tersebut merefleksikan tujuan jangka pendek dan jangka panjang Perusahaan.

5.6 Menyewa Konsultan Ahli Dari Luar

Dewan Komisaris dan Komite Dewan dapat menyewa konsultan ahli dari luar untuk memberikan advis mengenai fungsi Dewan Komisaris dan Komite Dewan atas biaya Perusahaan.

5.7 Orientasi bagi Semua Komisaris, Direktur dan Anggota Komite yang baru untuk Meningkatkan Pengetahuan Bisnis

Dewan Komisaris memberikan sesi orientasi kepada semua anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite yang baru untuk memberitahu mereka mengenai harapan Perusahaan mengenai peran, tugas dan tanggung jawab mereka dan kepatuhan terhadap praktik dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Orientasi juga dimaksudkan untuk membantu komisaris baru memahami dengan lebih baik bisnis dan operasi Perusahaan dan memberikan kepada mereka informasi tambahan ditinjau dari sudut wawasan industri, inovasi dan teknologi baru serta Tata Kelola Perusahaan untuk membantu dalam pelaksanaan tugas mereka secara efektif.

5.8 Aturan Perilaku

Guna memastikan manfaat maksimum bagi pemegang saham, Direksi memberikan bobot yang sama pada pencapaian tujuan dan cara yang digunakan untuk mencapainya. Direksi menyusun Aturan Perilaku dan membagikannya kepada Komisaris, Direktur, Eksekutif dan seluruh Karyawan untuk memastikan mereka mengetahui dan mempraktikkan apa yang diharapkan Perusahaan dari mereka mengenai perilaku terhadap sesama Karyawan, Pemegang Saham, Pelanggan, Mitra Dagang, Kompetitor dan masyarakat pada umumnya. Direksi juga membuat mekanisme dan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap Aturan Perilaku.

6. Revisi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

ITM memiliki kebijakan untuk selalu memperbaharui Kebijakan Tata Kelola Perusahaannya untuk memastikan kesesuaiannya dan kecukupannya terhadap praktik terbaik di level internasional.

7. Menerima Keluhan mengenai Tata Kelola Perusahaan dan Aturan Perilaku

Direksi menyediakan saluran untuk menerima keluhan berkenaan dengan Tata Kelola Perusahaan dan Aturan Perilaku dari semua pemangku kepentingan di alamat :

Melalui surat: Sekretariat Komite Tata Kelola Perusahaan , Nominasi dan Kompensasi

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Pondok Indah Office Tower III, 3rd floor

Jl. Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kav. V-TA

Jakarta Selatan 12310

Melalui emaill: grievance@itmg.co.id

Unduh Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik - File PDF 269.21KB